PERUBAHAN PARADIGMA
PERUBAHAN PARADIGMA
PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET 10 JUTA SAMBUNGAN BARU
Tingkat pelayanan air minum nasional perkotaan saat ini baru mencapai 51% dengan jumlah sambungan rumah (SR) sebanyak 7,1 juta sambungan.
Target kinerja yang ditetapkan dalam RPJM Nasional yaitu 66% pada tahun 2009. Disisi lain pertumbuhan penduduk perkotaan akan semakin tinggi pada lima tahun mendatang, yang berdampak semakin besarnya tingkat kebutuhan pelayanan air minum.
Perlu upaya ekstra untuk memenuhi cakupan dan kualitas pelayanan air minum seperti yang diharapkan.
Pemerintah Pusat berupaya mendorong Pemda dan PDAM untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan pelayanan air minum yang diharapkan dapat menambah 10 juta SR sampai tahun 2013, dengan investasi diperkirakan sebesar Rp. 80 Triliun.
Perlu mobilisasi seluruh sumber daya dan dana baik dari internal PDAM, Pemda, Pemerintah Pusat maupun pihak Swasta. Disamping itu berbagai model pembiayaan perlu dimanfaatkan dan dikembangkan untuk mendukung program tersebut.
PELUANG PEMBIAYAAN
1. Equity : Sumber pendanaan dari internal cash PDAM dan Pemda untuk program penambahan SR. Dilaksanakan oleh PDAM yang memiliki kecukupan dana untuk memenuhi sebagian kebutuhan investasi.
2. Pinjaman Bank Komersial : Sumber pembiayaan dari pinjamanbank komersial dengan jumlah equity tertentu sebagai pendamping pinjaman. Dilaksankan oleh PDAM yang memliki kecukupan dana pendamping dan menerapkan Tarif minimal diatas Harga Pokok Produksi (Tarif Dasar)
3. Trade Credit : Sumber pembiayaan dari pinjaman bank komersial melalui pihak ke tiga (kontraktor/supplier) dan dibayar dengan angsuran dari pendapatan PDAM dalam masa tertentu (diharapkan 10 tahun atau lebih). Dilaksanakan oleh PDAM yang diperkirakan dapat mengangsur sesuai dengan perjanjian.
4. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) : Sumber pembiayaan dari Badan Usaha Swasta berdasarkan kontrak kerjasama antara BUS dengan pemerintah (BOT/Konsesi). Dilaksanakan di kota yang memiliki pasar potensial (captive market) dan telah dilengkapi dengan studi pra FS dan kesiapan pemerintah daerah.
5. Obligasi : Sumber dana dari penerbitan surat utang yang akan dibayar dari pendapatan PDAM. Dilaksanakan oleh PDAM yang telah memiliki rating minimal BBB.
Catatan : Dana dari APBN diperuntukkan bagi penjaminan air baku danmeningkatkan akses bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
1. Diperlukan Komitmen Pembiayaan dari Pemda Propinsi, Pem. Kabupaten/Kota dan PDAM
2. PDAM belum sepenuhnya mandiri, masih mengandalkan pada pola pembiayaan konvensional
3. Tidak yakin PDAM mampu melakukan Pinjaman untuk Pengembangan Pelayanan
4. Kemampuan membuat proposal untuk pinjaman Bank masih lemah
5. Ketersediaan Air Baku terbatas atau tidak terjamin kontinuitasnya
6. Pengajuan Proposal Restrukturisasi relatif lambat (baru masuk lk. 40 proposal sd. akhir bulan Februari)
DUKUNGAN PEMERINTAH
1. Pemberian Jaminan Pemerintah atas Pinjaman PDAM yang memenuhi kelayakan Pinjaman
2. Pemberian subsidi bunga oleh Pemerintah (BI rate)
3. Memberikan Bantuan Teknis penyusunan proposal pinjaman pada Perbankan
4. Jaminan ketersediaan Air Baku (sebesar Rp. 7.4 Triliun selama 5 tahun)
5. Bantuan Teknis Penyusunan Business Plan untuk Restrukturisasi Utang PDAM ( Kelompok Kerja Dep. Keu, Dep. PU, BPKP)
6. Penerbitan legal aspek pembebasan PAD
MANAJEMEN KAS
ALIRAN KAS
Kas suatu perusahaan harus dikelola dengan baik. Sebab, ia merupakan jantung yang menggerakkan semua kegiatan, khususnya kegiatan operasi rutin. Suatu perusahaan yang kekurangan kas akan kehilangan kepercayaan dari luar dan dari dalam perusahaan. Pihak luar akan tidak percaya bila tagihannya tidak dibayar tepat waktu, dan pihak dalam terutama pegawai akan tidak percaya bila gajinya tidak dibayar tepat waktu.
KEUNTUNGAN MEMILIKI KAS YANG CUKUP
Perusahaan yang memilki kas yang cukup adalah perusahaan yang memilki reputasi bisnis yang baik, karena semua transaksi dan utang-utangnya dapat dibayar tepat pada waktunya. Disamping itu, perusahaan tersebut dapat memperoleh keuntungan dari pembelian bahan baku atau barang dagangannya karena dapat melakukan pembelian tunai dengan memperoleh diskon. Tindakan yang dilakukan bila Kas tidak cukup ?
ANGGARAN KAS
Anggaran kas adalah perhitungan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam periode yang ditentukan oleh penjualan tunai, piutang, pinjaman, pembelian bahan, gaji pegawai, biaya overhead perusahaan, biaya pemasaran, biaya umum dan administrasi, beban bunga dan angsuran pinjaman, pajak, dan pembayaran dividen.
MANAJEMEN PIUTANG
Perputaran Piutang (Receivable Turnover)
Piutang sebagai unsur modal kerja dalam kondisi berputar, yaitu dari kas,
proses komoditi, penjualan, piutang, kembali ke kas. Makin cepat perputaran
piutang makin baik kondisi keuangan perusahaan.
Pengendalian Piutang
Perputaran piutang harus dikendalikan dengan menyusun tabel umur piutang
(aging schedule of receivables), di mana dalam tabel tersebut dapat diketahui
jumlah piutang yang segera dapat ditagih dan yang lambat ditagih, dan dapat
diketahui pengutang atau pelanggan yang baik dan yang buruk.
Tingkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penagihan !
Anggaran Pengumpulan Piutang
Apabila perusahaan mempunyai banyak pelanggan dengan kredit. Kondisi
yang demikian akan sangat mempengaruhi arus kas perusahaan.
Kebijakan Kredit (Credit Policy)
Keberhasilan perusahaan ditentukan oleh banyak faktor antara lain kualitas
produk, harga yang kompetitif, distribusi yang cepat, promosi, pelayanan purna
jual, kebijakan kredit, dan lain-lain. Pemberian kebijakan kredit dengan
potongan harga, dapat berpengaruh terhadap periode pengumpulan piutang.
MANAJEMEN PERSEDIAAN
Manajemen persediaan harus mendapatkan perhatian manajemen yang
sangat serius. Kelebihan persediaan akan mengakibatkan pemborosan
penggunaan modal, sedangkan kekurangan persediaan proses produksi
bisa terganggu.
Model Manajemen persediaan :
1. Economic Order Quantity atau EOQ
2. Tepat Waktu atau Just in Time (JIT).
Penggunaan model tersebut tergantung pada kebijakan manajemen
terhadap pemasok. Jika pemasok diperlukan sebagai pesaing, yaitu
mencari pemasok yang paling murah dapat menyediakan bahan baku,
maka model EOQ lazim digunakan. Tetapi jika pemasok diperlakukan
sebagai partner bisnis yang setia dan dinyatakan satu kesatuan dalam
proses produksi, maka model JIT lazim digunakan.
KEBIJAKAN INVESTASI
Pengambilan keputusan dalam pengalokasian dana untuk investasi yang bersifat cost recovery, memerlukan metodologi atau prosedur penilaian melalui kriteria-kriteria yang mampu menghasilkan gambaran bahwa pemasukan yang diharapkan akan mampu menutup nilai investasi yang ditanamkan dan memberikan tingkat keuntungan yang diharapkan selama umur investasi.
Kriteria Penilaian :
1. Tidak memperhitungkan faktor waktu terhadap nilai uang
a. Pay Back Period (Periode Pengembalian)
b. Return on Investment (ROI, Pengembalian atas investasi)
2. Memberikan bobot kuantitatif faktor waktu terhadap nilai uang
a. Net Present Value (NPV, Nilai sekarang Neto)
b. Internal Rate of Return (IRR, Arus Pengembalian Internal)
c. Index Profitabilitas
PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET 10 JUTA SAMBUNGAN BARU
Tingkat pelayanan air minum nasional perkotaan saat ini baru mencapai 51% dengan jumlah sambungan rumah (SR) sebanyak 7,1 juta sambungan.
Target kinerja yang ditetapkan dalam RPJM Nasional yaitu 66% pada tahun 2009. Disisi lain pertumbuhan penduduk perkotaan akan semakin tinggi pada lima tahun mendatang, yang berdampak semakin besarnya tingkat kebutuhan pelayanan air minum.
Perlu upaya ekstra untuk memenuhi cakupan dan kualitas pelayanan air minum seperti yang diharapkan.
Pemerintah Pusat berupaya mendorong Pemda dan PDAM untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan pelayanan air minum yang diharapkan dapat menambah 10 juta SR sampai tahun 2013, dengan investasi diperkirakan sebesar Rp. 80 Triliun.
Perlu mobilisasi seluruh sumber daya dan dana baik dari internal PDAM, Pemda, Pemerintah Pusat maupun pihak Swasta. Disamping itu berbagai model pembiayaan perlu dimanfaatkan dan dikembangkan untuk mendukung program tersebut.
PELUANG PEMBIAYAAN
1. Equity : Sumber pendanaan dari internal cash PDAM dan Pemda untuk program penambahan SR. Dilaksanakan oleh PDAM yang memiliki kecukupan dana untuk memenuhi sebagian kebutuhan investasi.
2. Pinjaman Bank Komersial : Sumber pembiayaan dari pinjamanbank komersial dengan jumlah equity tertentu sebagai pendamping pinjaman. Dilaksankan oleh PDAM yang memliki kecukupan dana pendamping dan menerapkan Tarif minimal diatas Harga Pokok Produksi (Tarif Dasar)
3. Trade Credit : Sumber pembiayaan dari pinjaman bank komersial melalui pihak ke tiga (kontraktor/supplier) dan dibayar dengan angsuran dari pendapatan PDAM dalam masa tertentu (diharapkan 10 tahun atau lebih). Dilaksanakan oleh PDAM yang diperkirakan dapat mengangsur sesuai dengan perjanjian.
4. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) : Sumber pembiayaan dari Badan Usaha Swasta berdasarkan kontrak kerjasama antara BUS dengan pemerintah (BOT/Konsesi). Dilaksanakan di kota yang memiliki pasar potensial (captive market) dan telah dilengkapi dengan studi pra FS dan kesiapan pemerintah daerah.
5. Obligasi : Sumber dana dari penerbitan surat utang yang akan dibayar dari pendapatan PDAM. Dilaksanakan oleh PDAM yang telah memiliki rating minimal BBB.
Catatan : Dana dari APBN diperuntukkan bagi penjaminan air baku danmeningkatkan akses bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
1. Diperlukan Komitmen Pembiayaan dari Pemda Propinsi, Pem. Kabupaten/Kota dan PDAM
2. PDAM belum sepenuhnya mandiri, masih mengandalkan pada pola pembiayaan konvensional
3. Tidak yakin PDAM mampu melakukan Pinjaman untuk Pengembangan Pelayanan
4. Kemampuan membuat proposal untuk pinjaman Bank masih lemah
5. Ketersediaan Air Baku terbatas atau tidak terjamin kontinuitasnya
6. Pengajuan Proposal Restrukturisasi relatif lambat (baru masuk lk. 40 proposal sd. akhir bulan Februari)
DUKUNGAN PEMERINTAH
1. Pemberian Jaminan Pemerintah atas Pinjaman PDAM yang memenuhi kelayakan Pinjaman
2. Pemberian subsidi bunga oleh Pemerintah (BI rate)
3. Memberikan Bantuan Teknis penyusunan proposal pinjaman pada Perbankan
4. Jaminan ketersediaan Air Baku (sebesar Rp. 7.4 Triliun selama 5 tahun)
5. Bantuan Teknis Penyusunan Business Plan untuk Restrukturisasi Utang PDAM ( Kelompok Kerja Dep. Keu, Dep. PU, BPKP)
6. Penerbitan legal aspek pembebasan PAD
MANAJEMEN KAS
ALIRAN KAS
Kas suatu perusahaan harus dikelola dengan baik. Sebab, ia merupakan jantung yang menggerakkan semua kegiatan, khususnya kegiatan operasi rutin. Suatu perusahaan yang kekurangan kas akan kehilangan kepercayaan dari luar dan dari dalam perusahaan. Pihak luar akan tidak percaya bila tagihannya tidak dibayar tepat waktu, dan pihak dalam terutama pegawai akan tidak percaya bila gajinya tidak dibayar tepat waktu.
KEUNTUNGAN MEMILIKI KAS YANG CUKUP
Perusahaan yang memilki kas yang cukup adalah perusahaan yang memilki reputasi bisnis yang baik, karena semua transaksi dan utang-utangnya dapat dibayar tepat pada waktunya. Disamping itu, perusahaan tersebut dapat memperoleh keuntungan dari pembelian bahan baku atau barang dagangannya karena dapat melakukan pembelian tunai dengan memperoleh diskon. Tindakan yang dilakukan bila Kas tidak cukup ?
ANGGARAN KAS
Anggaran kas adalah perhitungan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam periode yang ditentukan oleh penjualan tunai, piutang, pinjaman, pembelian bahan, gaji pegawai, biaya overhead perusahaan, biaya pemasaran, biaya umum dan administrasi, beban bunga dan angsuran pinjaman, pajak, dan pembayaran dividen.
MANAJEMEN PIUTANG
Perputaran Piutang (Receivable Turnover)
Piutang sebagai unsur modal kerja dalam kondisi berputar, yaitu dari kas,
proses komoditi, penjualan, piutang, kembali ke kas. Makin cepat perputaran
piutang makin baik kondisi keuangan perusahaan.
Pengendalian Piutang
Perputaran piutang harus dikendalikan dengan menyusun tabel umur piutang
(aging schedule of receivables), di mana dalam tabel tersebut dapat diketahui
jumlah piutang yang segera dapat ditagih dan yang lambat ditagih, dan dapat
diketahui pengutang atau pelanggan yang baik dan yang buruk.
Tingkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penagihan !
Anggaran Pengumpulan Piutang
Apabila perusahaan mempunyai banyak pelanggan dengan kredit. Kondisi
yang demikian akan sangat mempengaruhi arus kas perusahaan.
Kebijakan Kredit (Credit Policy)
Keberhasilan perusahaan ditentukan oleh banyak faktor antara lain kualitas
produk, harga yang kompetitif, distribusi yang cepat, promosi, pelayanan purna
jual, kebijakan kredit, dan lain-lain. Pemberian kebijakan kredit dengan
potongan harga, dapat berpengaruh terhadap periode pengumpulan piutang.
MANAJEMEN PERSEDIAAN
Manajemen persediaan harus mendapatkan perhatian manajemen yang
sangat serius. Kelebihan persediaan akan mengakibatkan pemborosan
penggunaan modal, sedangkan kekurangan persediaan proses produksi
bisa terganggu.
Model Manajemen persediaan :
1. Economic Order Quantity atau EOQ
2. Tepat Waktu atau Just in Time (JIT).
Penggunaan model tersebut tergantung pada kebijakan manajemen
terhadap pemasok. Jika pemasok diperlukan sebagai pesaing, yaitu
mencari pemasok yang paling murah dapat menyediakan bahan baku,
maka model EOQ lazim digunakan. Tetapi jika pemasok diperlakukan
sebagai partner bisnis yang setia dan dinyatakan satu kesatuan dalam
proses produksi, maka model JIT lazim digunakan.
KEBIJAKAN INVESTASI
Pengambilan keputusan dalam pengalokasian dana untuk investasi yang bersifat cost recovery, memerlukan metodologi atau prosedur penilaian melalui kriteria-kriteria yang mampu menghasilkan gambaran bahwa pemasukan yang diharapkan akan mampu menutup nilai investasi yang ditanamkan dan memberikan tingkat keuntungan yang diharapkan selama umur investasi.
Kriteria Penilaian :
1. Tidak memperhitungkan faktor waktu terhadap nilai uang
a. Pay Back Period (Periode Pengembalian)
b. Return on Investment (ROI, Pengembalian atas investasi)
2. Memberikan bobot kuantitatif faktor waktu terhadap nilai uang
a. Net Present Value (NPV, Nilai sekarang Neto)
b. Internal Rate of Return (IRR, Arus Pengembalian Internal)
c. Index Profitabilitas
Komentar